topmetro.news, Medan – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara menjelaskan realisasi kinerja pembangunan infrastruktur tahun 2025 sekaligus rencana dan target anggaran tahun 2026, termasuk alokasi khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Dinas PUPR Sumut Rizal Hasibuan, saat memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (28/1/2026).
Rizal menjelaskan, hingga akhir tahun 2025, kondisi kemantapan jalan provinsi di Sumatera Utara telah mencapai 75,04 persen dari total panjang jalan provinsi sepanjang 3.005 kilometer.
“Target kemantapan jalan provinsi hingga akhir masa jabatan Gubernur adalah 88 persen. Artinya masih ada deviasi sekitar 13 persen atau kurang lebih 390 kilometer jalan yang harus kita tangani hingga tahun 2029,” ujar Rizal.
Sementara itu, untuk kondisi jembatan provinsi, tingkat kemantapan telah mencapai 84 persen. Namun, sejumlah bencana alam yang terjadi pada tahun sebelumnya berdampak pada penurunan kondisi beberapa jembatan.
“Secara umum capaian jembatan sudah cukup baik. Namun akibat bencana alam tahun lalu, terdapat penurunan kemantapan yang akan kita tangani melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2026,” katanya.
Di sektor sumber daya air, rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan luasan 1.000 hingga 3.000 hektare baru mencapai 55,5 persen. Rendahnya capaian ini disebabkan potensi irigasi rawa yang belum dimaksimalkan serta masih berfokus pada irigasi yang bersumber dari sungai. Selain itu, rasio kapasitas penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota masih tergolong rendah, yakni sebesar 9,47 persen.
“Rendahnya angka ini karena masih perlunya identifikasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di setiap kabupaten, termasuk sumber air dan biaya pengolahan air yang cukup besar. Beberapa wilayah sudah kita targetkan untuk peningkatan pada tahun 2026,” jelas Rizal.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur tahun 2026, Dinas PUPR Sumut menyiapkan pagu indikatif sebesar Rp1,95 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program strategis di bidang kebinamargaan dan sumber daya air.
Rizal merinci, program PHTC 5A atau Hasil Terbaik Cepat bidang kebinamargaan mendapat alokasi Rp690 miliar. Sementara Program Strategis Daerah (PSD) 38 di bidang kebinamargaan dialokasikan sebesar Rp356 miliar.
Di sektor sumber daya air, Program PHTC 5B mendapat anggaran Rp258 miliar dan Program Strategis Daerah (PSD) 42 dialokasikan sebesar Rp57 miliar.
“Seluruh rencana program dan anggaran ini telah melalui tahapan Musrenbang kabupaten, Musrenbang provinsi, serta pembahasan bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara,” ungkapnya.
Dalam rencana kerja tahun 2026, Dinas PUPR Sumut juga memberikan perhatian khusus pada penanganan pascabencana alam. Untuk kebinamargaan pascabencana dialokasikan anggaran sebesar Rp151 miliar, sementara sektor sumber daya air mendapat Rp59 miliar. Selain itu, pemerintah provinsi juga menganggarkan Rp46 miliar untuk pengadaan alat berat.
“Pengadaan alat berat ini dilatarbelakangi pengalaman kita pada saat tanggap darurat bencana tahun lalu, di mana distribusi alat berat cukup sulit, seperti yang terjadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sipirok, hingga Hadian Kuating,” kata Rizal.
Ada pun alat berat yang akan diadakan meliputi empat unit trado, empat unit decolloader, empat unit excavator, empat unit excavator long arm, satu unit truck crane, satu unit wheel loader, serta empat unit dump truck.
“Alat berat ini nantinya akan disebar ke beberapa UPT. Tujuannya untuk mengantisipasi dan memfasilitasi kebutuhan kabupaten dan kota yang terdampak bencana di masa depan, meskipun tentu kita berharap bencana tersebut tidak terjadi,” pungkasnya.
penulis | Erris JN
